Di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital, hubungan antara penyedia layanan digital dan regulator lokal masih menjadi titik gesekan yang kerap muncul ke permukaan. Salah satu isu yang kembali mencuat datang dari Surabaya, Jawa Timur, saat sebuah platform transportasi online, yang tengah ekspansi, terkait dengan potensi pelarangan operasi oleh otoritas setempat. Fenomena ini membuka ruang diskusi soal tata kelola platform digital, relasi dengan pekerja, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Melansir Katadata, Dinas Perhubungan Jawa Timur dikabarkan akan melarang inDrive beroperasi di wilayahnya. Hal ini dipicu oleh ketidakhadiran perwakilan inDrive dalam audiensi bersama para pengemudi ojol dan taksi online, yang digelar Senin (19/5) lalu di Kantor Gubernur Jatim. Pihak inDrive melalui Communication Manager Wahyu Ramadhan menjelaskan bahwa absennya perwakilan mereka terjadi karena kendala koordinasi internal, dan saat ini pihaknya tengah melakukan proses administratif serta menjalin komunikasi dengan Dishub, Kominfo, hingga kementerian terkait.

Terkait status kemitraan, isu yang mengemuka dalam FGD antara manajemen inDrive dan mitra pengemudi adalah usulan perubahan status dari freelance ke karyawan. Menariknya, mayoritas mitra memilih tetap menjadi freelancer karena mempertimbangkan fleksibilitas kerja. inDrive juga mengklaim menjaga skema potongan komisi rendah dibanding kompetitor. Di sisi lain, Dishub Jatim tetap mendesak harmonisasi program aplikator dengan kebijakan daerah, dan memberi waktu satu pekan untuk evaluasi sebelum program kembali dijalankan, dengan catatan tidak bertentangan dengan SK Gubernur Jatim.

Komunikasi Antara Aplikator, Mitra, dan Regulator

Dari sisi HR, ini bukan sekadar isu perizinan operasional, tapi menyentuh tiga aspek, yaitu hak pekerja, relasi industrial berbasis platform, dan peran pemerintah daerah sebagai penyeimbang. Fakta bahwa masih banyak mitra yang tidak ingin dikonversi menjadi karyawan menunjukkan adanya kebutuhan akan fleksibilitas, dan masih ada yang yang teredukasi tentang relasi dan status 'mitra', terlepas dari tidak sedikitnya yang juga belum tahu perbedaan status mitra dan karyawan. Namun, fleksibilitas tidak bisa menjadi tameng untuk menghindari perlindungan kerja yang layak. Tapi pada dasarnya, jika platform ingin tumbuh bersama ekosistemnya, maka mereka harus serius memperbaiki komunikasi, mematuhi regulasi lokal, dan membuka dialog jujur dengan semua pihak.